Sari, Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya and Utami, Ni Made Mega Abdi (2024) Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Unifikasi PT. ABC Pada Aplikasi e-bupot. Diploma thesis, Politeknik Negeri Bali.
Text (Full Text)
RAMA_61503_2215672003_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy |
|
Text (Cover - Bab 1, Bab 5 dan Referensi)
RAMA_61503_2215672003_00170494_part.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) |
Abstract
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa yang tidak memiliki SKB Pada PT. ABC dan mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa yang tidak memiliki SKB Pada PT. ABC serta bagaimana tata cara pelaporannya melalui aplikasi e-bupot. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 23 (SKB PPh Pasal 23) merupakan suatu surat yang diberikan kepada Wajib Pajak agar dapat digunakan untuk terbebas dari potongan jenis pajak atas penghasilan tertentu yang bukan termasuk ke dalam potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penghasilan dari Wajib Pajak ini dapat berupa uang modal, penyerahan jasa, penghargaan ataupun hadiah, dan lain sebagainya. Sedangkan e-Bupot Unifikasi adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat membantu untuk pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang tidak memiliki SKB dan yang memiliki SKB pada PT. ABC serta untuk mengetahui Tata cara Pelaporan SPT PPh Unifikasi PT. ABC pada Aplikasi e- Bupot. Berdasarkan mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 23 pada PT. A dan PT. B dapat diketahui bahwa mekanisme yang menggunakan SKB dan tidak menggunakan SKB memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Persamaan keduanya ada pada mekanisme pelaporannya karena untuk SPT Masa Unifikasi, pelaporan bukti potongnya menjadi satu kesatuan. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada pembuatan bukti potong, yang untuk PT. B yang memiliki SKB bisa menggunakan fasilitas yang ada dengan memilih Nomor SKB yang sudah disediakan oleh aplikasi e- bupot, yang membuat PT. B tidak dikenakan pajak. Sedangkan untuk PT. A yang tidak memiliki SKB tidak bisa memilih fasilitas karena tidak memiliki wewenang atas hal tersebut sehingga akan tetap dipotong pajak.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi > Ilmu Ekonomi Ilmu Ekonomi > Ilmu Ekonomi > Perpajakan |
Divisions: | Jurusan Akuntansi > Prodi D2 Administrasi Perpajakan |
Depositing User: | Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari |
Date Deposited: | 27 Mar 2024 01:40 |
Last Modified: | 27 Mar 2024 01:40 |
URI: | http://repository.pnb.ac.id/id/eprint/10675 |
Actions (login required)
View Item |