Penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Audit di Kantor Akuntan Publik (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik I Gede Oka)

Drawinani, Ni Komang and Yasa, Ida Bagus Anom and Sarjana, I Made (2022) Penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Audit di Kantor Akuntan Publik (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik I Gede Oka). Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_62401_1915613058_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Cover - Bab 1, Bab 5 dan Referensi) RAMA_62401_1915613058_0006036106_0031125981_part.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (352kB)

Abstract

Sistem pengendalian mutu merupakan pengendalian yang melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan produk atau jasa yang diberikan atau dirancang sudah memenuhi persyaratan yang ada. Banyaknya pelanggaran sistem pengendalian mutu yang terjadi, membuat hasil audit tidak sesuai dengan standar yang ada. Standar pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik memberikan panduan atau aturan untuk Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang diberikan atau dihasilkan dengan mematuhi standar yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Penelitian ini dilakukan berdasarkan 3 dari 9 unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu: independensi, pemekerjaan (hiring), pengembangan profesional. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik I Gede Oka. Responden yang diambil adalah seluruh staf di KAP. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik uji data yang dilakukan dengan membandingkan dengan standar pengendalian mutu yang ada yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Hasil Pengujian yang dilakukan menyatakan bahwa unsur pengendalian mutu pada unsur independensi, pemekerjaan, dan pengembangan profesional belum diterpakan dengan maksimal. Tingkat kesesuaian independensi dan pemekerjaan adalah 66% masuk kategori cukup, dan pengembangan profesional 77% yang masuk dalam katogeri cukup.

Actions (login required)

View Item