Kebijakan Pajak Natura terhadap Barang Endorsement yang Diterima oleh Influencer Sosial Media

Dewi, Ni Putu Santika Candra (2024) Kebijakan Pajak Natura terhadap Barang Endorsement yang Diterima oleh Influencer Sosial Media. Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_62303_2015654049_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Cover - Bab 1, Bab 5 dan Referensi) RAMA_62303_2015654049_0014091103_0006076110_part.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (846kB)
	Text (iThenticate) RAMA_62303_2015654049_iThenticate.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (441kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan dan tingkat pemenuhan kewajiban pajak oleh influencer sosial media terhadap kebijakan yang berlaku pada pengenaan pajak natura barang endorsement. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2023. Perkembangan teknologi digital telah memicu pertumbuhan pesat penggunaan influencer sebagai strategi pemasaran dengan total pengeluaran global untuk pemasaran influencer diperkirakan mencapai $10 miliar pada akhir tahun 2020. Tujuan penelitian ini untuk memahami dampak kebijakan perpajakan yang berlaku terhadap praktik endorsement influencer dan menganalisis tingkat kepatuhan pajaknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan wawancara dan analisis dokumen terhadap regulasi otoritas pajak, publikasi ilmiah, dan referensi terkait kebijakan pajak natura terhadap barang endorsement. Temuan penelitian menunjukkan bahwa preferensi influencer terhadap sistem pemotongan melalui withholding system dapat dibagi menjadi pemajakan terhadap barang endorsement pada saat menerima penghasilan yang bisa menggambarkan prinsip ability to pay. Meningkatkan kepatuhan perpajakan tersebut internal dan external influencer dalam mengimplementasikan peraturan perpajakan yang mengacu pada teori atribusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa preferensi influencer terhadap sistem pemotongan langsung pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan yang terhindar dari kesulitan administratif. Selain itu, kebijakan pajak ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari pemajakan pada sektor. Hasil penelitian juga mengindikasikan adanya beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran influencer mengenai aturan pajak yang berlaku, serta potensi pandangan ketidaksetujuan influencer terhadap kebijakan. Beberapa influencer mungkin merasa bahwa barang endorsement yang mereka terima seharusnya tidak dikenai pajak atau tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sosialisasi yang melibatkan influencer.

Actions (login required)

View Item