Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV. OPR

Cahyaningtias, Anis Wahyu (2024) Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV. OPR. Diploma thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_62401_2115613096_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Cover - Bab 1, Bab 5 dan Referensi) RAMA_62401_2115613096_198511052014041001_202111001_part.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (810kB)

Abstract

CV. OPR merupakan sebuah perusahaan kecil di bidang jasa konstruksi yang mengalami keterlambatan registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) hingga Desember 2023. Akibatnya, perusahaan dikenai tarif pajak 4% karena dianggap tanpa kualifikasi, namun perusahaan menggunakan tarif lama 1,75%. Hal ini menyebabkan deviasi kekurangan bayar pajak sebesar Rp 39.375.828,00 yang menyebabkan adanya potensi sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada CV. OPR tahun 2023 apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan bukti potong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 dari CV. OPR. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian perhitungan pajak perusahaan dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 pada CV. OPR, sebuah perusahaan jasa konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deviasi ini muncul dikarenakan terdapat kurang bayar baru, pada nominal kurang bayar baru tersebut jatuh temponya melebihi jatuh tempo periode pajak yang artinya melewati periode yang seharusnya digunakan, maka di kenakan denda pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran. Atas keterlambatan pembayaran ini perusahaan bisa memberlakukan penurunan permohonan sanksi. Penulis menyarankan agar CV. OPR lebih teliti dalam memproses deviasi kurang bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan masa registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU). Penulis juga merekomendasikan agar perusahaan segera melakukan pembetulan dan penyetoran ulang untuk menghindari denda yang lebih besar akibat keterlambatan.

Actions (login required)

View Item