Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. XXX

Artini, Ni Putu Juni (2025) Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. XXX. Diploma thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_61503_2315672012_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text (Cover - Bab 1, Bab 5 dan Referensi) RAMA_61503_2315672012_0810099101_part.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (900kB)

Abstract

Dalam Laporan Tugas Akhir memuat suatu analisis mengenai e-Bupot Unifikasi PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal, jasa, hadiah, dan penghargaan. Aplikasi e-Bupot Unifikasi diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan khusunya bagi pemotong pajak. e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk menerbitkan bukti potong beberapa jenis pajak penghasilan. Menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi, kewajiban pemotong pajak dalam hal perhitungan, pembuatan bukti potong serta pelaporan SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, sederhana dan efisien. PT. XXX mengalami kekurangan pemahaman akan kewajiban penerbitan bukti potong bagi lawan transaksi yang dimana sering terlambat dikirimin invoice sehingga mengakibatkan pelaporan PPh Pasal 23 baru dapat dilakukan pada masa pajak berikutnya. PT. XXX mengunakan tata cara perhitungan dari nilai transaksi dikalikan tarif pajak PPh Pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan senilai 2% penyetoran pajak menggunakan kode billing. Kode jenis pajak 411124 untuk PPh Pasal 23 atas jasa perawatan kendaraan. Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PT. XXX melaporkan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi dan paling lambat melaporkan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelatihan dan edukasi terkait kewajiban penerbitan bukti potong perlu ditingkatkan bagi wajib pajak. Tujuan agar prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan demikian akan membantu mengurangi keterlambatan mengirimkan invoice.

Actions (login required)

View Item