Persepsi Nomor Induk Kependudukan sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak

Widnyaningdias, Ketut Eka and Darmayasa, I Nyoman and Sulastra, I Made Dwi Jendra (2022) Persepsi Nomor Induk Kependudukan sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak. Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_62301_1815644175_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (641kB) | Request a copy
	Text (Cover - Bab 1, Bab 5 dan Referensi) RAMA_62301_1815644175_0014091103_0011097901_part.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (414kB)

Abstract

Tingginya aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi oleh otoritas pajak yang dikenal dengan shadow economy mendorong pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menjadi salah satu kebijakan strategis pada awal tahun 2022 setelah disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seperti kita sadari bersama bahwa penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan utama negara Indonesia. Namun, rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia menjadi penghambat kinerja penerimaan pajak nasional. Dibutuhkan adanya penyederhanaan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi informan penelitian terhadap sistem administrasi perpajakan Indonesia sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP. Guna mengetahui persepsi informan penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 6 (enam) informan. Hasil wawancara manuskrip kemudian dianalisis menggunakan metode interpretif untuk memperoleh pemahaman mendalam. Data yang terkumpul dengan wawancara mendalam yang berupa manuskrip hasil wawancara selanjutnya diuji dengan triangulasi sebelum disusun sesuai dengan tema persepsi informan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) persepsi informan penelitian terkait NIK sebagai pengganti NPWP. Persepsi pertama, NPWP belum mampu mengatasi shadow economy. Persepsi kedua, NIK sebagai pengganti NPWP upaya memudahkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Persepsi ketiga, NIK sebagai pengganti NPWP upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi secara praktis pada pihak-pihak yang terkait. Pihak pertama adalah informan penelitian yang sebagian besar berlatar belakang UMKM, dengan adanya penyederhanaan administrasi NIK sebagai pengganti NPWP memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pihak kedua adalah otoritas pajak, dengan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP akan memudahkan otoritas pajak dalam melakukan pendataan wajib pajak. Tujuan akhir dari peningkatan kepatuhan bisa terwujud tidak terlepas dari pelayanan profesional otoritas pajak yang tidak semata mengutamakan penegakan hukum. Pada ujungnya, sinergitas antara wajib pajak dan otoritas pajak menjadi hal penting dalam memaknai persepsi informan penelitian untuk meningkatkan kepatuhan pajak ke depannya.

Actions (login required)

View Item