Dinamika Sengketa Pajak Pertambahan Nilai antara DJP dan PT BSD (Studi Kasus Pengadilan Pajak Nomor : PUT-002341.16/2024/PP/M.XXA)

Lestari, Ni Putu Widi (2025) Dinamika Sengketa Pajak Pertambahan Nilai antara DJP dan PT BSD (Studi Kasus Pengadilan Pajak Nomor : PUT-002341.16/2024/PP/M.XXA). Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Cover, Bab 1, Bab 5 dan Referensi) RAMA_62303_2115654022_4107107601_0028098702_part.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (iThenticate) RAMA_62303_2115654022_iThenticate.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Full Text) RAMA_62303_2115654022_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sengketa perpajakan dalam sistem self-assessment seringkali terjadi akibat perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya dalam hal pengkreditan Pajak Masukan. Salah satu kasus yang kompleks adalah sengketa PPN antara PT BSD dan DJP, yang diputus sebanyak tujuh kali oleh Pengadilan Pajak, menunjukkan pola koreksi yang berulang. Permasalahan utama terletak pada koreksi DJP terhadap Pajak Masukan yang diklaim tidak dapat dikreditkan serta pengenaan sanksi administrasi, sementara PT BSD berpendapat bahwa Pajak Masukan tersebut sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalil dan bukti hukum yang diajukan oleh kedua pihak, substansi koreksi yang disengketakan, serta pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data diperoleh melalui telaah terhadap putusan Pengadilan Pajak dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak dalam putusan terakhir mengabulkan seluruh permohonan banding PT BSD, menyatakan bahwa koreksi DJP tidak memiliki dasar hukum yang kuat, serta membatalkan sanksi administrasi yang dikenakan. Majelis Hakim menilai bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan PT BSD memenuhi persyaratan formal dan material, serta tidak ada bukti konkret yang menunjukkan pelanggaran. Putusan ini mempertegas pentingnya pendekatan materiil dalam penilaian sengketa, serta memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang telah bertindak sesuai regulasi. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman mengenai batas kewenangan DJP dalam melakukan koreksi, serta memperkaya kajian teoritis terkait kepastian hukum dan perlindungan hak Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Sengketa Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Putusan Pengadilan Pajak, dan Kepastian Hukum
Subjects:	Ilmu Ekonomi > Ilmu Ekonomi > Perpajakan
Divisions:	Jurusan Akuntansi > Prodi D4 Akuntansi Perpajakan > Skripsi
Depositing User:	Ni Putu Widi Lestari
Date Deposited:	21 Aug 2025 03:50
Last Modified:	21 Aug 2025 03:50
URI:	https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/16632

Actions (login required)

View Item