Analisis Perbandingan Pemajakan Aset Kripto di Berbagai Negara dan Implikasinya di Indonesia

Sumedana, I Putu Gede (2025) Analisis Perbandingan Pemajakan Aset Kripto di Berbagai Negara dan Implikasinya di Indonesia. Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_62303_2115654028_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Cover, Bab 1, Bab 5 dan Referensi) RAMA_62303_2115654028_0805118501_0019017802_part.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (535kB)
	Text (iThenticate) RAMA_62303_2115654028_iThenticate.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (659kB) | Request a copy

Abstract

Pertumbuhan aset kripto sebagai instrumen digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi sistem perpajakan Indonesia. Jumlah investor kripto yang telah melampaui 22 juta orang pada akhir 2024 menunjukkan potensi besar perluasan basis pajak, namun kontribusinya terhadap penerimaan negara masih terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan perpajakan yang adil, adaptif, serta konsisten dengan agenda reformasi pajak nasional.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan perpajakan aset kripto di enam negara anggota OECD, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat, serta mengevaluasi implikasinya bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-komparatif, diperkuat oleh wawancara dengan praktisi perpajakan. Validitas data dijamin melalui triangulasi metode dan sumber. Analisis menggunakan kerangka The Four Maxims Adam Smith untuk menilai keadilan, kepastian hukum, kenyamanan, dan efisiensi. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga model utama: pendekatan regulatif ketat (Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat), pendekatan insentif investasi (Australia, Jerman), dan pendekatan hybrid-adaptif (Kanada). Dari ketiganya, model Kanada dinilai paling relevan bagi Indonesia karena membedakan perlakuan antara transaksi pasif sebagai capital gains dan aktivitas intensif sebagai business income, sehingga lebih fleksibel dan selaras dengan prinsip keadilan pajak. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperjelas klasifikasi objek pajak, membedakan perlakuan berdasarkan intensitas aktivitas, dan memperkuat sistem pelaporan digital terintegrasi. Dengan demikian, pemajakan kripto di Indonesia dapat berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan baru, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pajak Aset Kripto, Perbandingan Kebijakan, Reformasi Perpajakan, The Four Maxims, Kanada
Subjects:	Ilmu Ekonomi > Ilmu Ekonomi > Perpajakan
Divisions:	Jurusan Akuntansi > Prodi D4 Akuntansi Perpajakan > Skripsi
Depositing User:	I Putu Gede Sumedana
Date Deposited:	29 Aug 2025 06:39
Last Modified:	29 Aug 2025 06:39
URI:	https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/17889

Actions (login required)

View Item