Penanganan Administrasi Permohonan Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada UPTD Kuta Selatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Yudiani, Ni Kadek Ayu Sri (2025) Penanganan Administrasi Permohonan Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada UPTD Kuta Selatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Diploma thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_63411_2215713028_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Cover, Bab 1, Bab 5 dan Referensi) RAMA_63411_2215713028_0016126505_0017106504_part.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penanganan Administrasi Permohonan Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan perpajakan daerah yang berdampak langsung terhadap kepastian hukum, transparansi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi permohonan mutasi PBB-P2 di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kuta Selatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara sistematis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses administrasi mutasi PBB-P2 di UPTD Kuta Selatan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Badung, meliputi penerimaan berkas, verifikasi, penilaian NJOP, persetujuan administratif, hingga penerbitan SPPT hasil mutasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala seperti kelengkapan dokumen yang tidak memadai, kesalahan pengisian formulir, ketidakkonsistenan dalam pemeriksaan awal, serta koordinasi antar bagian yang belum optimal, yang berdampak pada terjadinya pekerjaan ganda dan keterlambatan pelayanan. Untuk mengatasi kendala tersebut, UPTD Kuta Selatan telah menerapkan berbagai upaya seperti pemberian penjelasan langsung kepada wajib pajak, penerapan checklist administrasi, evaluasi berkala, serta peningkatan koordinasi internal. Dengan demikian, proses administrasi mutasi PBB-P2 dapat berjalan lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pelayanan perpajakan daerah yang lebih baik serta menjadi referensi bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Administrasi, Mutasi PBB-P2, Pelayanan Publik, UPTD Kuta Selatan
Subjects:	Ilmu Ekonomi > Ilmu Manajemen > Kesekretariatan
Divisions:	Jurusan Administrasi Bisnis > Prodi D3 Administrasi Bisnis > Tugas Akhir
Depositing User:	Ni Kadek Ayu Sri Yudiani
Date Deposited:	30 Aug 2025 09:42
Last Modified:	30 Aug 2025 09:42
URI:	https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/18375

Actions (login required)

View Item